Dilaksanakannya rapat ini ditujukan untuk mencegah kesimpangsiuran atas berita dan informasi yang tersebar di media sosial terkait sengketa tersebut, sehingga perlu untuk bersama-sama membahas kronologi yang terjadi dilapangan dan dapat memberikan kejelasan informasi.

Sesuai penjelasan Bapak Aryasa perwakilan BPN Buleleng, tanah tersebut merupakan tanah negara bekas hak (tidak bebas) sehingga proses permohonan perpanjangan HGB dari PT SBH yang berakhir 2012 sampai dengan saat ini masih menunggu petunjuk dari Kementerian ATR/BPN.

Selanjutnya, dilaksanakan peninjauan lapangan bersama oleh peserta rapat yaitu Komisi I DPRD Buleleng, Dinas Perkimta Buleleng, BPN Buleleng, Manajemen PT SBH dan pihak Perbekel bersama perangkat Desa, untuk memastikan dan mengetahui eksisting obyek tanah dimaksud.